Kesehatan Santri

Urgensi Proteksi Kesehatan Santri

Oleh:
Alfian Ihsan (Ketua Pusaka An Najah)

Tiga bulan telah berlalu sejak Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi dan berbagai langkah antisipasi penyebaran dilakukan yaitu dengan segala himbauan dan aturan tentang pembatasan aktivitas di luar rumah, pelaksanaan pembelajaran secara daring, bekerja daring di rumah, penutupan rumah ibadah, pemotongan anggaran kunjungan kerja bagi anggota dewan, penutupan beberapa jenis tempat usaha, penutupan tempat wisata, penghentian operasional angkutan umum antar kota, ketiadaan penerbangan, dan penyaluran bantuan tunai untuk masyarakat yang secara ekonomi terdampak karena berhenti bekerja sementara atau pemecatan dari perusahaan.

Kini Indonesia mulai berbenah, meski pandemi belum teratasi namun hidup harus terus berjalan. Beberapa aktivitas sosial dipertimbangkan untuk diberi kelonggaran namun dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 yaitu memakai masker, sering mencuci tangan, dan hindari kontak fisik langsung dengan orang lain.

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan berbasis asrama juga mulai berbenah, santri yang sudah tiga bulan di rumah diupayakan untuk bisa kembali ke pesantren untuk memulai lagi aktivitas pendidikan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis moral dengan pengawasan 24 jam, maka pembelajaran secara daring dirasa belum mampu memenuhi tujuan ideal pendidikan pesantren.

Koordinasi dengan pimpinan daerah setempat terkait teknis pengembalian santri sudah mulai dibicarakan, bahkan pimpinan pusat RMI (Rabithah Ma’ahid Islamiyah) Nahdlatul Ulama sudah melayangkan surat kepada pemerintah yang berisi tiga tuntutan yaitu: kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pesantren, dukungan fasilitas protokol kesehatan, dan dukungan sarana dan fasilitas pendidikan.

Meskipun kami yakin bahwa tiga tuntutan itu tidak bisa mencakup semua pesantren se Indonesia, setidaknya yang dibutuhkan adalah itikad baik dari pemerintah untuk mendukung aktifnya kembali proses pembelajaran di pesantren. Dari internal masing-masing pesantren pun sedang berbenah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Meskipun tidak semua himbauan pemerintah terkait protokol kesehatan di New Normal Life bisa dilaksanakan, misalkan tentang physical distancing yang sulit untuk bisa dilaksanakan mengingat banyak sekali jenis pesantren yang secara kapasitas overload.

Salah satu aspek yang penting dari protokol kesehatan adalah tentang pencegahan dan penanganan. Kita harus menyadari bahwa perhatian ekosistem pesantren terhadap aspek kesehatan masih jauh dari harapan. Beberapa situs berita menyebutkan bahwa di beberapa pesantren terjadi penularan penyakit seperti ISPA, pneumonia, infeksi kulit, atau TBC. Setelah ditelusuri lebih lanjut karena ada satu santri yang mulanya terdampak ini tidak mendapatkan penanganan dan perawatan yang baik sehingga dalam pergaulan sehari – hari dia menularkan bronchitis melalui media droplet atau penggunaan alat makan dan minum bersama-sama.

Sebagai bagian penting dari aspek penanganan, kami mengajukan gagasan tentang adanya jaminan kesehatan bagi santri yang difasilitasi oleh BPJS. Bisa kita istilahkan ini sebagai BPJS Santri, menyitir istilah BPJS Ketenagakerjaan. Pesantren akan mendata siapa santri yang belum terdaftar peserta BPJS umum, nantinya akan didaftarkan menjadi peserta BPJS Santri tanpa harus mendaftarkan semua anggota keluarganya seperti persyaratan pendaftaran BPJS umum.

Seperti BPJS ketenagakerjaan yang sifat pengelompokannya adalah berdasarkan perusahaan, maka BPJS Santri dikelompokkan berdasarkan pesantren tempat dia belajar. Apabila ada santri yang memutuskan untuk pindah pesantren, maka santri juga harus melakukan konfirmasi ke kantor BPJS bahwa dia telah pindah pesantren. Karena ini adalah jaminan kesehatan personal, maka pembayaran bulanan dibebankan pada masing – masing santri dengan ditambahkan pada rincian biaya bulanan di pesantren.

Secara teori hal tersebut sangat bisa dilakukan dengan dukungan kebijakan dari pemerintah misalnya dengan menambahkan poin tersebut pada UU Pesantren atau UU tentang jaminan kesehatan nasional. Ini membutuhkan kesadaran dari seluruh pihak terkait yaitu pesantren, pemerintah, dan anggota legislatif sebagai perancang undang-undang bahwa pesantren dengan sistem pendidikan berbasis 24 jam membutuhkan perhatian dan regulasi khusus terkait proteksi kesehatan bagi para santri.

Ide tentang BPJS Santri membutuhkan partisipasi nyata pemerintah dalam memberikan proteksi kesehatan terhadap santri sebagai bagian dari generasi muda yang diharapkan kelak mampu menjadi penjaga moral bangsa dan pemimpin yang amanah. Meski pada perjalan pesantren dari masa ke masa sudah terbiasa mandiri dan otonom dibawah arahan pengasuh, tetapi negara dituntut hadir untuk memberikan manfaat yang lebih baik pada pengembangan pesantren. Bukan hanya dimanfaatkan sebagai media pendukung ketika mengikuti kontestasi pemilu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *